Pangkalpinang,
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui UPTD Pendidikan Inklusi menyelenggarakan Workshop Penyusunan Program Pembelajaran Individu (PPI), di Ruang Pertemuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (24/8/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yudi Suhasri.
Workshop menghadirkan narasumber dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah RI, serta diikuti oleh Kepala UPTD Pendidikanan Inklusi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II dan IV, Perwakilan Cabang Dinas Pendidikan I dan III, Pengawas SMA/SMK, Kepala Seksi SMA/PK Cabdin Pendidikan, Pengurus Harian MGBK, Ketua Bidang Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Koordinator Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Kabupaten/Kota.
Dalam sambutannya, Yudi Suhasri menyampaikan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian penting dari kebijakan pendidikan yang menjamin setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan, kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada setiap satuan pendidikan, termasuk SMA, SMK, dan SLB.
“Isu pendidikan inklusif bukan hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi telah menjadi agenda internasional. Di tengah masyarakat global, hak setiap anak harus dipenuhi tanpa terkecuali,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Karena itu, satuan pendidikan perlu memahami kebutuhan masing-masing peserta didik agar layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan karakteristik dan potensi mereka.
“Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi perhatian kita untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing,” katanya.
Menurut Yudi, penyusunan PPI menjadi salah satu upaya untuk mempermudah satuan pendidikan dalam memberikan layanan pembelajaran yang lebih terarah dan sistematis. Program tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik agar tidak mengalami kesulitan maupun hambatan dalam proses pembelajaran, sekaligus melengkapi pencapaian kurikulum, baik pada aspek akademik maupun nonakademik.
“Workshop ini dilakukan untuk mempermudah penyusunan program pembelajaran individu, sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan dan hambatan akademik. Diharapkan PPI dapat melengkapi kurikulum, baik akademik maupun nonakademik,” jelasnya.
Penyusunan PPI juga diharapkan mampu melengkapi struktur pembelajaran yang sistematis dan relevan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, layanan pendidikan tidak hanya diberikan berdasarkan kondisi umum peserta didik, tetapi disusun berdasarkan kebutuhan individual masing-masing.
Yudi mengakui, dalam praktiknya, pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SLB maupun satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif masih belum sepenuhnya optimal. Salah satu kondisi yang masih ditemukan adalah pemberian layanan secara berkelompok dalam satu kelas tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan setiap peserta didik.
Oleh karena itu, melalui workshop tersebut, para pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menyusun PPI sebagai instrumen untuk memberikan layanan pembelajaran yang tepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
“Pada dasarnya, inklusi adalah sebuah filosofi bahwa ruang kelas dan ruang bermasyarakat tidak akan lengkap tanpa mengikutsertakan anak-anak dengan segala kebutuhan yang mereka miliki,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif, sehingga setiap peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal.
