RAKORBANG PENDIDIKAN TAHUN 2016

 

Pangkalpinang- Serah Terima secara Simbolis Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan Tahun 2016 sekaligus Acara Serah Terima secara Simbolis Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang Data dan Program yang merupakan Tugas dari Seksi Perencanaan berlangsung di Ballroom Hotel Santika Bangka, Senin (15/2).

Acara diawali dengan Laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Soleh. Dalam laporannya disampaikan bahwa Tahun 2016 Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerinah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangannya, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan untuk kemajuan sektor unggulan provinsi, khususnya sektor pendidikan.

“Bantuan keuangan ini diprioritaskan untuk penuntasan pemenuhan standar pelayanan minimal pada pendidikan dasar, peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan bengkel produktif SMK serta untuk percepatan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer Based Test), “ tegas Muhammad Soleh.

“Petunjuk teknis peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota sebagaimana tercantum dalam ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004,” tambahnya.

Acara serah terima ini dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala DPPKAD Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.

Seiring dengan acara tersebut dilanjutkan Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan Tahun 2016 yang dibuka oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung diwakili oleh Sekretaris

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. H. Syaruddin. Syahruddin mengimbau agar beberapa sektor pembangunan di Kabupaten/Kota yang diberikan bantuan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diharapkan pelayanan dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat terlaksana, salah satunya adalah di sektor pendidikan yang porsinya paling besar, dapat mewujudkan misi pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan pendidikan.

Rapat ini melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kanwil Kementrian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dewan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Akreditasi Pendidikan Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PGRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rapat koordinasi ini berlangsung selama 4 (empat) hari, yang terbagi menjadi 4 (empat) sesi. Sesi pertama membahas masalah bidang arah kebijakan pendidikan, sesi kedua mengenai bidang pendidikan dasar, sesi ketiga bidang pendidikan menengah dan rencana pengalihan P3D pendidikan menengah dan PK/LK, serta sesi keempat mengenai bidang PAUDNI.

“Bidang pendidikan dasar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masih memprioritaskan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota dan satuan pendidikan yang pencapaiannya hingga saat ini baru mencapai 34,23 %,” kata Muhammad Soleh disela-sela laporannya.

Bidang pendidikan menengah, memprioritaskan pada penuntasan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun yang capaiannya hingga saat ini baru mencapai 74,73 %. Selain memprioritaskan juga pada penuntasan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (CBT) di tahun 2017. Serta untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat pendidikan keterampilan di SMK dan kursus dengan pengadaan bengkel produktif secara bertahap.

“Sedangkan bidang PAUD dan pendidikan masyarakat, memprioritaskan untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dalam rangka meningkatkan rata-rata angka lama sekolah di Bangka Belitung serta secara bertahap mengurangi angka buta huruf yang saat ini tinggal sebesar 3,59 %,”tambah Muhammad Soleh.

Untuk itu, “perencanaan pembangunan pendidikan sangat diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang baik antarberbagai pihak pemangku kepentingan sehingga pembangunan pendidikan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pintanya.

 

Penulis: 
Meilia Puspianti, S.Sos
Fotografer: 
Donny Yursandi
Sumber: 
Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung
Editor: 
Yusni Patrajaya, S.Si
Kategori Informasi: