Dinas Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan global di era perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge based economy) yang semakin ketat, maka peranan pembangunan pendidikan menjadi sangat penting. Untuk itu, setiap warga negara diharapkan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, produktivitas, serta daya saing SDM Indonesia. Mengingat di era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society). Dalam masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dominan. Masyarakat Indonesia yang indeks teknologinya masih rendah belum secara optimal memanfaatkan IPTEK sebagai penggerak utama perubahan masyarakat. Pendidikan dapat memfasilitasi peningkatan indeks teknologi tersebut. Oleh karena itu, peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan menjadi sangat penting. 

Penerapan TIK untuk pendidikan (e-pendidikan), memiliki dua tantangan besar, yaitu: 1) penerapan TIK sebagai “enabler” efektivitas dan efisiensi proses pendidikan; dan 2) penerapan TIK untuk menghasilkan masyarakat berpengetahuan (knowledge-based society), yaitu masyarakat mandiri yang mampu mengambil keuntungan dari TIK untuk mengembangkan diri secara terus menerus (long life learning) dan meningkatkan produktivitas. 

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) sebagai unsur pelaksana tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan dan evaluasi kegiatan di bidang teknologi pendidikan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan (Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010). Selain itu, Pustekkom telah diberi mandat untuk mengelola TIK di lingkungan Kemdikbud yang di dalamnya termasuk pengelolaan Jardiknas dan Local Area Network (LAN) Kemdikbud. (Permendiknas No: 38 tahun 2008). 

Berdasarkan kedua Permendiknas tersebut, maka tugas Pustekkom bersifat nasional,  yaitu agar dapat  memberikan pelayanan  di bidang pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan kepada seluruh provinsi, kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Selama ini, di beberapa daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi pendidikan (Balai Tekkom) yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Tugas yang mereka lakukan di bidang TIK untuk pendidikan ruang lingkupnya tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Oleh sebab itu, agar program dan kegiatan TIK untuk pendidikan baik di pusat maupun daerah dapat berjalan seperti yang kita harapkan semua, maka perlu dikoordinasikan antara lain melalui rapat koordinasi. 

Rapat koordinasi ini penting, karena selain untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja (Satker) juga untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang TIK. Dengan demikian, program dan kegiatan di bidang TIK yang telah direncanakan dari masing-masing Satker perlu dikoordinasikan, diintegrasikan dan disingkronisasikan agar dapat berjalan sesuai harapan. Selain itu, lembaga-lembaga di bidang TIK yang ada di daerah perlu didorong secara maksimal agar dapat menunjang pengembangan pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga di bidang TIK untuk pendidikan perlu terus didukung baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Adapun tema rapat koordinasi kali ini adalah: “Melalui Rakor 2012 Kita Tingkatkan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pendayagunaan TIK untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia” 

 

B.   Dasar Kerja

  Dasar kerja  kegiatan rapat koordinasi dan workshop, yaitu sebagai berikut:

  1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

  2. Keppres No. 20 tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas).

  3. Permendiknas No. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan TIK di Lingkungan Depdiknas.

  4. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

  5. Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010- 2014.

  6. Rencana Straegis Pustekkom, Kemdiknas tahun 2010 s.d 2014.

  7. Rencana Strategis e-Pendidikan tahun 2010-2014.

  8. DIPA Pustekkom tahun anggaran 2012.

 

C.  T u j u a n

 1.    Umum

        Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronkan pendayagunaan TIK untuk pengembangan sumber daya manusia. 

 2.   Khusus

       Secara khusus kegiatan ini  bertujuan untuk:

  a. Merumuskan pokok-pokok pikiran tentang kebijakan pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan.

  b. Menyinkronkan dan mengintegrasikan pengembangan insfrastruktur, konten, tata kelola dan perluasan pemanfaatan TIK.

  c. Menyepakati tindak lanjut pengembangan insfrastruktur, konten, tata kelola dan perluasan pemanfaatan TIK

  d. Mengkoordinasikan dan menyinkronkanpengembangan dan pendayagunaan TIKtahun 2012.

  e. Menyepakati integrasi program dan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan TIKtahun 2013.

 

D.  Hasil yang Diharapkan

 Pada akhir kegiatan rapat koordinasi dan workshop ini  diharapkan dapat menghasilkan :

1. Pokok-pokok pikiran tentang kebijakan dalam pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan.

2. Sinkronisasi dan integrasi pengembangan insfrastruktur, konten, tata kelola dan perluasan pemanfaatan TIK.

3. Kesepakatan tindak lanjut pengembangan insfrastruktur, konten, tata kelola dan perluasan pemanfaatan TIK.

4. Koordinasi dan sinkronisasipengembangan dan pendayagunaan TIKtahun 2012.

5. Kesepakatan integrasi program dan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan TIKtahun 2013. 

  

E.  Strategi Pelaksanaan

Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

  1.  Padahari pertama, kegiatan diawali dengan laporan Kepala Pustekkom Kemdikbud dan dilanjutkan dengan Sambutan Selamat Datang oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

       Acara  berikutnya  adalah Pengarahan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus membuka kegiatan rakor secara resmi. Kemudian dilanjutkan dengan sajian materi secara

       panel yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama tentang Kebijakan Kementerian Agama dalam Pendayagunaan TIK untuk Pembelajaran, dan Kepala

       Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan tentang Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pendayagunaan TIK untuk Pengembangan dan Pembedayaan

       SDM Kesehatan. Sebelum kegiatan hari pertama berakhir, diberikan penjelasan teknis dari penanggungjawab kegiatan atau panitia.

 2.   Hari kedua, diawali dengan sajian materi yang disajikan oleh Kepala Pustekkom Kemdikbud tentang Kebijakan PengembangandanPendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk

       Pengembangan Sumber Daya Manusia. Acara dilanjutkan dengan sajian materi secara penel yang disajikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian, Kementerian Pertanian

       tentang Kebijakan Kementerian Pertanian dalam Pendayagunaan TIK untuk Pengembangan SDM Pertanian dan Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kebijakan Kementerian

      Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Pendayagunaan TIK untuk Pengembangan SDM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

     Berikutnya diskusi panel  yang disajikan oleh Kepala Balai/UPTD Tekkomtentang pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan yang dilakukan daerah terkait dengan :

                   a. Pengembangan dan Pengelolaan pelatihan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran.

                   b. Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk e-Pembelajaran (TV, Radio dan Portal Belajar)

                   c. Pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk e-Administrasi 

     Kemudian acaradilanjutkan dengan sajian materi yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (PKLN) tentang Kebijakan Kemdikbud dalam Perencanaan Pengembangan

     dan Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan dan Kebudayaan. Pada malam harinya diberikan paparan materi yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Sekretaris

     Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah tentang Kebijakan Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

3.  Hari ketiga, diawali pemaparan tentang program dan kegiatan Pustekkom Kemdikbud yang disajikan secara panel oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian Pustekkom, meliputi sebagai berikut :

             a. Pengembangan dan pemanfaatan TVE, SRE, RE;

             b. Pengembangan dan pemanfaatan Rumah Belajar;

             c. Pengembangan dan pemanfaatan Insfrastruktur TIK untuk pendidikan

             d. Pengembangan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan E-Office.      

 Kemudian acara dilanjutkan dengan pembahasan materi melalui sidang komisi yang dibagi menjadi 4 (empat) komisi, yaitu :

                 a. Komisi 1  membahas tentang Pengintegrasian Insfrastruktur TIK untuk Pendidikan;

                 b. Komisi 2 membahas Sinergi Pengembangan SDM untuk Pendidikan;

                 c. Komisi 3 membahas tentang Integrasi Konten dan Resource Sharing; dan

                 d. Komisi 4 membahas tentang Sinkronisasi Tata Kelola dan Pemanfaatan TIK.

     Berikutnya masing-masing komisi memaparkan hasil sidang yang telah diperoleh dan selanjutnya perumusan hasil sidang komisi oleh tim perumus. Pada malam harinya dilakukan penutupan kegiatan yang

    sebelumnya dilakukan penandatangan prasasti peresmian penggunaan Gedung Kantor BPMTV Surabaya oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus menutup acara rakor secara resmi.

      4.  Pada hari keempat, penyelesaian administrasi dan chek out.

 

F.   M a t e r i

      Dalam mencapai hasil yang diharapkan itu, materi yang disajikan dan dibahas dalam kegiatan rapat koordinasi pendayagunaan TIK untuk pendidikan adalah sebagai berikut :

      1. Kebijakan pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan yang meliputi:  

          a. Kebijakan pendayagunaan TIK untuk pengembangan sumber daya manusia.

          b. Kebijakan pendayagunaan TIK untuk Pembelajaran di Kementerian Agama;

          c. Kebijakan pendayagunaan TIK untuk pengembangan SDM di Kemeterian Kesehatan.

          d. Kebijakan pendayagunaan TIK untuk pengembangan SDM di Kementerian Pertanian.

          e. Kebijakan pendayagunaan TIK untuk pengembangan SDM di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

           f. Kebijakan perencanaan pengembangan dan pendayagunaan TIK di Kemdikbud.

          g. Kebijakan pendayagunaan TIK untuk Pendidikan Dasar.

          h. Kebijakan pendayagunaan TIK untuk Pendidikan Menengah.  

2. Koordinasi dan sosialisasi program dan kegiatan pengembangan TIK untuk pendidikan dilakukan pusat dan daerah, meliputi :

          a. Pengalaman pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk pendidikan yang dilakukan oleh daerah;

          b. Pengembangan dan pemanfaatan TVE, SRE dan RE;

          c. Pengembangan dan pemanfaatan Rumah Belajar;

         d. Pengembangan dan pemanfaatan Insfrastruktur TIK untuk pendidikan; dan

         e. Pengembangan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan E-Office.

3.  Koordinasi dan sinkronisasi rencana program dan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk pendidikan baik di pusat maupun di daerah. 

 

G.  Waktu dan Tempat

 Rapat koordinasiini dilaksanakan pada tanggal  26s.d 29April 2012 di  Hotel The Empire Palace, Jalan Blauran no 57 – 75, Surabaya, Jawa Timur Telp./ Fax. : (031-5329999)/(031-5329888) 

  

H.  P e s e r t a

Peserta yang terlibat dalam kegiatan rapat koordinasiini adalah sebagai berikut :

1.     33 tiga puluh tiga) orang Sekretaris/Kabid Bina Program/Perencanaan Dinas Pendidikan provinsi;

2.     33 (tiga puluh tiga) orang Kepala UPTD Balai Tekkom provinsi dan atau penanggungjawab bidang TIK Dinas Pendidikan Provinsi;

3.    14 (empat belas) orang pejabat di lingkungan Pustekkom Kemdikbud;

4.    13 (tiga belas) orang pejabat UPT Pustekkom atau BPM;

5.    1 (satu) orang pejabat SEAMOLEC;

6.    1 (satu) orang pejabat di lingkungan Kementerian Agama;

7.    1 (satu) orang pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan;

8.    1 (satu) orang pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian;

9.    1 (satu) orang pejabat di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10. 1 (satu) orang pejabat dari Sekretariat Badan Penelitian danKemdikbud;

11. 1 (atua) orang pejabat dari Badan PSDM dan PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. 1 (satu) orang pejabat dari Sekretariat Ditjen Pendidikan Dasar

13. 1 (satu) orang pejabat dari Sekretariat Ditjen Pendidikan Menengah

14. 1 (satu) orang Ketua tim SPI Pustekkom;

15. 4 (empat) pejabat fungsional Peneliti;

16. 2 (dua) pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;

17. 4 (empat)Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pustekkom;

18. 2 (dua) orang pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 

I.  Nara Sumber

     1.    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

     2.    Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

     3.    Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama

     4.    Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan

     5.    Kepala Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian

     6.    Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

     7.    Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

     8.    Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

     9.   Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

     10. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

 

J. Panitia

     1.   Pengarah 

             a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

             b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

     2.  Penanggungjawab

       Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 

     3.  Penanggungjawab

     a.  Kepala Bagian Tata Usaha;

     b.  Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Radio, Televisi dan Film;

     c.  Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Web; dan

     d.  Kepala Bidang Pengembangan Jejaring.

     e.  Kepala Seksi Perancangan dan Produksi Bidang PTP Berbasis Multimedia dan Web

    4.  Pelaksana :

     a.  Kepala Bagian Tata Usaha

     b.  Wakil                    :   Kepala BPMTV Surabaya

     c.  Sekretaris            :   Drs. Sarjani

     d.  Wakil Sekretaris :   Joko Wahyono, SE

     e.  Bendahara          :    Jalaludin (Koordinator)

                                             Sri Martiningsih                   Siti Soimah                 Laily Musryifah

                                              Erdiansyah                         Wahyudiono 

     f.  Persidangan       :      M. Adning, M.Pd. (Koordinator)

          dan notulen               Yan Setiawan, S.Pd.

                                             Dyah Wulandari, S.Kom    Kwarta Adiprhana       Dwi Sumarwanto, S.Kom.

                                             Anas Sabayasa                 Sundoro                      (panitia daerah)

    g. Sekretariat          :      Marudin (Kordinator)

                                            Yanuar P. Mauliani, SE     Wildayanti Choir        Kilanjaya

                                            Nanto Nuradhi Riyanto      Lukman Hakim           Bambang Adriyanto ( Multimedia)

                                            Kisno ( Multimedia)           (Panitia Daerah)

    h. Akomodasi/        :      Amelia Hattu

        Konsumsi                   Wahyu Wariah                    Lisa                              (Panitia Daerah).

    i. Publikasi/             :      (Panitia Daerah)

       Dokumentasi              Aji Agus Salim (Fotografer)

     J.  Perlengkapan/     :   Kardiono 

               Peralatan/Teknis       Harry             (Panitia  Daerah)

 

 

F.  Hasil Rakor

      1. Hasil Sidang Komisi I : Integrasi Konten dan Berbagi Sumber Daya (Resource Sharing)

          a. Pengelolaan Konten Pembelajaran TV Edukasi, Suara Edukasi, Rumah Belajar

          

         

         b. Standarisasi Konten                                                                                                                                                c. Susunan Komisi I :

          

 

 

      2.  Hasil Sidang Komisi II : Integrasi Struktur TIK untuk Pendidikan

           a. Permasalahan :

               1. Pemutusan layanan Jardiknas Zona Kantor menyebabkan layanan di Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota (Pendataan UN, pengiriman laporan, dll) terganggu.

               2. Pemutusan layanan Jardiknas Zona Sekolah menyebabkan layanan pendataan UN dan pembelajaran berbasis TIK di sekolah terganggu.

               3. Pelatihan singkat teknisi di sekolah untuk penanganan gangguan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.

               4 .Belum adanya acuan baku dalam pengelolaan TIK di Propinsi/Kab/Kota dan sekolah.

           b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

          

         

          c. Susunan Komisi II :

              

 

 

      3. Hasil Sidang Komisi III : Sinergi Pengembangan SDM TIK

          a. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

          

          b. Susunan Komisi

          

 

 

       4. Hasil Sidang Komisi IV : Sinkronisasi Tata Kelola dan Sosialisasi

           a. Permasalahan

               1. Ki Hajar Award :

                           -   Belum terlaksananya Ki Hajar Award

                -  Belum ada pemberitahuan tentang penyelenggaraan KiHajar Award didaerah

                -  Belum ada kejelasan penanggungjawab pelaksanaan Ki Hajar Award di Daerah

   2. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran :

                -    Belum adanya pembinaan jabfung PTP

    - Masih sedikit yang menyelenggarakan pelatihan/diklat jabfung PTP

-    Belum tersosialisasikan Jabatan Fungsional PTP yang sehingga masih sedikit yang mendaftarkan diri

         -    Belum adannya tim Penilai Jabfung PTP di Daerah (Propinsi)

              3. Sinkronisasi Program dan Anggaran :

                           -   Belum sepenuhnya terkoordinasi dan terintegrasinya program dan anggaran Pustekkom dengan Dinas Pendidikan/Balai Tekkom untuk pengelolaan TIK

              4. Pengorganisasian TIK di daerah (Fasilitasi dan Pemberdayaan Balai Tekkom) :

               -  Masih ada balai tekkom di Propinsi yang belum terbentuk

               -  Banyak Balai Tekkom yang belum diberdayakan

             5. E-Office

               - Belum adanya sosialisasi

               - Penerapan belum dilakukan di Dinas Pendidikan Propinsi

                          -  Belum adanya pelatihan

 

           b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

           

           c. Susunan Komisi IV

           

 

 

      5. Rekomendasi Rapat Koordinasi Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan Tahun 2012

       Memperhatikan berbagai masalah yang telah dibahas, pemikiran yang berkembang, dan saran-saran yang mengemuka selama Rakor, maka Rakor merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

          1. Bidang Integrasi Konten dan Berbagi Sumber Daya (Resources Sharing) :

             -  Pengembangan konten pembelajaran berbasis TIK perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan peran daerah dan komunitas guru. Untuk itu perlu dikembangkan standarisasi konten, pemetaan

                pengembangan konten (tidak duplikasi) dan penjaminan kualitas (Quality Control) oleh pengelola Rumah Belajar.

             -  Penerapan Sistem Persuratan on-line (e-office) yang dikembangkan oleh Pustekkom dapat diperluas pemanfaatanya di dinas pendidikan provinsi/kab/kota. Pustekkom perlu memberikan dukungan

                penyiapan aplikasi, penyiapan SDM daerah dan pendampingan baik secara tatap muka maupun jarak jauh selama proses persiapan implementasi di daerah.

             -  Siaran Televisi Edukasi dan Radio Edukasi sebagai sumber belajar dan wahana diseminasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan agar dimanfaatkan secara optimal dalam upaya peningkatan layanan

                dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu seluruh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan agar berpartisipasi aktif, baik berkontribusi dalam pengisian konten, sosialisasi, implementasi,

                maupun monev pemanfaatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

             - Portal Rumah Belajar (belajar.kemdikbud.go.id) merupakan portal layanan pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dimanfaatkan secara optimal dalam peningkatan layanan dan

               kualitas pendidikan, dalam kaitan ini seluruh Unit Utama, Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan agar berpartisipasi aktif baik dalam pemanfaatan portal, pengembangan konten,

               sosialisasi, implementasi, maupun monev pemanfaatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

             - Dalam rangka integrasi konten dan berbagi sumberdaya perlu dikembangkan suatu model pendayagunaan TIK untuk pembelajaran yang dibina secara intensif bekerjasama dengan Direktorat Jenderal

                Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan PAUDNI

 

          2.  Bidang Integrasi Infrastruktur TIK Untuk Pendidikan :

              -  Pemberian layanan TIK kepada Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota dan sekolah harus didasarkan pada pemetaan kebutuhan TIK pada masing-masing daerah. Dinas pendidikan provinsi (Balai Tekkom)

                 harus menyampaikan usulan layanan TIK pada zona kantor dan zona sekolah di masing-masing propinsi kepada Pustekkom yang akan menggunakannya sebagai dasar dalam penentuan kuota layanan

                 zona kantor dan zona sekolah.

             -  Peran Dinas Pendidikan/Balai Tekkom perlu ditingkatkan dalam rangka perluasan layanan TIK untuk pendidikan dan mendorong sekolah-sekolah untuk memanfaatkan dana BOS untuk layanan TIK dan

                melakukan pembinaan dan monitoring pemanfaatannya.

             -  Infrastruktur TIK untuk Pendidikan dan Kebudayaan perlu terus ditingkatkan agar potensi layanan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam peningkatan kualitas pendidikan, baik yang berkaitan

                dengan e-administrasi maupun e-pembelajaran. Untuk itu optimalisasi pemanfaatannya, seluruh Dinas Pendidikan dan semua pemangku kepentingan pendidikan berperanserta aktif, baik integrasi

        infrastruktur,data center, pengelolaan, sosialisasi, dan monev pemanfaatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

        

        3. Bidang Sinergi Pengembangan SDM TIK :

             - Program TIK untuk peningkatan kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi guru perlu ditingkatkan pelatihan/pendidikan berbasis TIK melalui kerjasama dengan Badan PSDMPMP dan unit/lembaga terkait

               di lingkungan Kemdikbud. Hal ini sesuai dengan amanat UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

             - Pembentukan budaya TIK di kalangan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, tenaga administrasi di bidang pendidikan perlu didukung melalui program pelatihan yang lebih terstruktur,

                terstandarisasi, dan terkoordinasi antara program pusat dan daerah.

             - Pendayagunaan TIK untuk pendidikan akan berhasil apabila didukung oleh SDM yang kompeten, oleh karena itu, Pustekkom dan seluruh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan perlu

               berkoordinasi dan ber-sinergi dalam peningkatan kualitas SDM untuk pemanfaatan TIK, baik mengenai standardisasi kompetensi, fasilitasi, sosialisasi, implementasi, maupun monev sesuai dengan

               kewenangan masing-masing.

    

        4. Bidang Sinkronisasi Tata Kelola dan Sosialisasi :

            - Berbagi sumber daya (resources sharing) pemanfaatan TIK untuk pendidikan dengan beberapa Kementerian terkait khususnya yang memiliki lembaga pendidikan perlu dikembangkan. Untuk itu, perlu

              dirumuskan payung hukum setingkat Perpres sebagai dasar legalitas pelaksanaan kegiatannya.

           - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on-line perlu terus disosialisasikan pemanfaatanmya di daerah sebagai salah satu bentuk pemanfaatan TIK untuk e-administrasi. Untuk itu perlu dukungan

             infrastruktur, konten dan SDM baik yang dilakukan oleh peserta maupun daerah.

           - Untuk meningkatkan layanan TIK, Kemdikbud kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan dan stakeholder pendidikan lainnya, baik di pusat maupun daerah, Kemdikbud

             harus segera menyelesaikan Permendikbud yang baru sebagai pengganti Permendiknas No.38 tahun 2008 tentang pengelolaan TIK Kementerian sesuai dengan perkembangan terbaru.

          - Guna menunjang peningkatan kualitas SDM dalam pendayagunaan TIK untuk pendidikan dan pengembangan karier PNS, pemerintah telah menyetujui/menetapkan adanya jabatan fungsional yang baru yaitu

             Pengembang Teknologi Pembelajaran, sehubungan dengan hal ini seluruh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan agar berperanserta mendorong pengisian jabatan fungsional ini, baik

            melalui kebijakan, sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, dan monev sesuai kewenangan masing-masing.

         -  E-learning Award (Kihajar) adalah kegiatan tahunan untuk mempromosikan dan menyosialisasikan pendayagunaan TIK untuk pendidikan. Untuk itu, seluruh Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan

           pendidikan berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik berupa penyelenggaraan e-pendidikan (Kihajar), sosialisasi, fasilitasi, dan monev sesuai dengan kewenangan masing-masing.

         - Seiring dengan peran Pustekkom di tingkat Pusat di bidang pengelolaan TIK untu pendidikan, maka didaerah juga dibutuhkan adanya unit kerja yang berperan dalam pengelolaan penerapan TIK untuk

           pembelajaran. Dalam kaitan ini Dinas Pendidikan Provinsi (1) yang belum mempunyai UPTD Balai Tekkom di harapkan dapat berinisiatif untuk memproses pembentukan UPTD Balai Tekkom, dan (2) yang

           sudah mempunyai UPTD Balai Tekkom agar mengoptimalkan pemberdayaan UPTD Balai Tekkom sebagai unit pengelola TIK untuk pendidikan dan kebudayaan daerah.

 

 

L. Jadwal Kegiatan

      

     

 

 

M. Tata Tertib Peserta

    

TATA TERTIB

 

RAKOR PENDAYAGUNAAN TIK UNTUK PENDIDIKAN

 

TAHUN 2012

 

A. UMUM

     1. Pada hari pertama peserta menghubungi/lapor kepada panitia dengan menunjukkan surat undangan/surat tugas, menyerahkan SPPD, tiket, invoice dan boarding pass kepada panitia.

     2. Selama kegiatan peserta berpakaian bebas, sopan, dan rapi.

     3. Peserta wajib mengikuti kegiatan Rakor sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

     4. Setiap hari peserta mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia.

     5. Setiap peserta wajib mentaati dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembicara, pemimpin sidang (pemandu), dan panitia.

     6. Peserta, baik secara individu maupun kelompok diharuskan berpartisipasi secara aktif.

     7. Selama kegiatan peserta dan panitia wajib menjaga kebersihan dan ketertiban, baik di dalam maupun di lingkungan hotel.

     8. Peserta dan panitia tidak diperkenankan meninggalkan kegiatan Rakor tanpa seijin tertulis dari ketua rakor (Kabag Tata Usaha).

 

 

      B. KHUSUS

 

           1. Persidangan

               a. Peserta diharuskan hadir di ruang sidang sepuluh menit sebelum acara dimulai.

               b. Setiap peserta mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama.

               c. Peserta yang akan mengajukan tanggapan/pertanyaan harus melalui moderator atau pemimpin sidang.

               d. Peserta wajib mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menetapkan suatu keputusan.

               e. Keputusan sidang merupakan hasil kesepakatan bersama yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua peserta.

                f. Selama mengikuti kegiatan rakor peserta diwajibkan memakai tanda pengenal.

               g. Peserta yang akan meninggalkan ruang sidang harus meminta ijin pada pemimpin sidang.

          2. Akomodasi dan Konsumsi

              a. Penetapan kamar peserta diatur oleh panitia.

              b.Jadwal waktu makan dan kudapan disesuaikan dengan jadwal rakor.

              c. Biaya di luar tanggungjawab panitia di antaranya :

                   1) Telepon lokal dan interlokal,

                    2) Cuci pakaian,

                    3) Tambahan makan dan minum serta minibar,

                    4) Properti hotel.

             d. Apabila selama kegiatan berlangsung, peserta memerlukan pertolongan dokter dapat menghubungi panitia.

 

N. Daftar Nama Nara Sumber, Peserta, Panitia Rakor Pendayagunaan TIK Untuk Pendidikan Tahun 2012